Slawi Ayu — Warga Desa Ujungrusi, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, digegerkan dengan penggerebekan seorang oknum perangkat desa yang diduga berselingkuh. Kejadian yang berlangsung pada Senin sore, 5 Mei 2025 itu direkam oleh warga dan videonya langsung menyebar luas di media sosial.

Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria yang diketahui menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) digerebek saat berada di dalam sebuah rumah bersama seorang perempuan yang bukan istrinya. Peristiwa ini sontak menjadi perhatian publik, baik di dunia nyata maupun jagat maya.

Warga mengaku sudah lama curiga dengan gelagat sang Sekdes. Pria ini disebut-sebut sering datang ke rumah tersebut secara diam-diam. Kecurigaan itu akhirnya mendorong warga untuk melakukan pengintaian dan penggerebekan.

"Kami sudah curiga sejak lama. Dia sering datang diam-diam ke rumah itu. Akhirnya kami sepakat untuk memastikan. Ternyata benar," ujar salah satu warga yang ikut dalam penggerebekan namun enggan menyebutkan namanya.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by TEGAL TERKINI (@tegalterkini.id)

Dalam video, seorang perempuan berpakaian putih dengan corak hitam terlihat datang ke rumah tersebut dan menunjukkan salah satu kamar yang diduga menjadi tempat tinggal bersama oknum Sekdes. Tak lama kemudian, istri sah dari sang Sekdes muncul dan langsung menghampiri perempuan tersebut.

Kedua perempuan itu sempat terlibat adu argumen di depan kamar. Istri sah yang mengenakan baju hitam dan kerudung pink itu terlihat melabrak suami yang sedang bersama wanita lain. Sementara itu, warga yang menyaksikan kejadian itu juga ikut merekam dan mengunggahnya ke media sosial.

Situasi semakin memanas hingga beberapa warga memutuskan menghubungi Polsek Adiwerna. Tak lama berselang, petugas kepolisian tiba di lokasi dan langsung mengamankan sang Sekdes ke dalam mobil dinas. Aksi itu diiringi sorakan warga yang geram melihat tingkah pejabat desa mereka.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal, Teguh Mulyadi, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengaku prihatin dan menyayangkan tindakan amoral yang dilakukan oleh seorang aparat desa.

"Kami sudah sering mengingatkan semua perangkat desa agar menjaga perilaku dan etika. Kalau ada yang bermain perempuan, siap-siap menanggung risikonya. Tatanan nilai di Kabupaten Tegal sangat dijunjung tinggi," tegas Teguh.

Teguh menambahkan bahwa kasus ini mencoreng citra pemerintahan desa. Menurutnya perangkat desa seharusnya menjadi teladan di tengah masyarakat, bukan justru menciptakan kegaduhan akibat perilaku pribadi yang menyimpang.

Pihak Dispermades telah meminta Kepala Desa Ujungrusi untuk segera mengambil tindakan tegas. Teguh menyebutkan ada beberapa opsi sanksi administratif yang bisa diterapkan, seperti pemberhentian sementara, penunjukan pelaksana harian (Plh) atau pelaksana tugas (Plt) hingga proses penyelidikan kepolisian selesai.

Hingga kini, Kepala Desa Ujungrusi belum memberikan pernyataan resmi. Namun sejumlah tokoh masyarakat berharap agar tindakan nyata segera diambil demi menjaga nama baik desa serta kepercayaan warga terhadap pemerintah.

Masyarakat Desa Ujungrusi berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Mereka mendesak agar tidak ada kompromi dalam penanganan kasus ini.

"Kalau tidak ditindak tegas, nanti yang lain bisa ikut-ikutan," ujar salah seorang warga.

Kasus ini menjadi sorotan tidak hanya karena melibatkan pejabat desa, tetapi juga karena penyebaran video penggerebekan yang viral. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana peran warga dan media sosial semakin kuat dalam mengawasi perilaku aparat publik.

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keluarga dan etika seperti di Kabupaten Tegal, perbuatan semacam ini jelas tidak bisa ditoleransi. Warga menilai, jabatan publik datang dengan tanggung jawab moral yang harus dijaga setiap saat.

Kini, warga menanti kelanjutan proses hukum dan tindakan administratif terhadap oknum Sekdes tersebut. Mereka berharap tidak ada "main mata" dalam penanganan kasus ini, demi menjaga keadilan dan martabat desa.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa integritas pejabat publik, sekecil apa pun jabatannya akan selalu menjadi sorotan. Kepercayaan masyarakat dibangun dengan sikap jujur, tanggung jawab, dan perilaku terpuji—bukan sekadar jabatan atau kewenangan.